Badung – Surya Dewata
Sengketa Desa Adat Pererenan menggugat Pemerintah Daerah Badung terkait sempadan Tukad Surungan dan Bausan berlanjut ke PTUN.
Ini menjadi sorotan publik, tidak ketinggalan
Wakil Ketua 2 DPRD Badung, I Made Wijaya SE yang juga selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa angkat suara menjelaskan dirinya selaku Bendesa Adat dimana desa adat kita melihat ada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) atas instruksi Permendagri yang turun tahun 2024 menjelaskan Pemda diberi kewenangan mengatur tanah negara
Kewenangan dari desa adat berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 merunur pemanfaatan tanah – tanah negara yang ada di seluruh Bali dimana sebelum Perda tersebut turun di provinsi Bali sebelumnya undang – undangnya di Badan Pertanahan Negara (BPN) dimana desa berhak memohon.
Sesuai kasadah desa adat mempertahankan Tri Hita Karana dimana salah satunya hubungan manusianya dengan lingkungan.
Ada kewajiban desa adat dalam bahasa Bali ngupakira Kayangan Tiga tentu ada tanah – tanah negara bebas disitu desa adat ada kewenangan.
Banyak desa adat sudah mendapatkan itu sebelum peraturan (Permendagri) turun
Disini rancunya karena turunnya aturan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengatur daerahnya, mungkin ini perlu konsultan dari pusat turun ke daerah intuk mendamaikan sengketa antara desa adat dengan Pemda.
Mana kewenangan desa adat yang diakui oleh negara, di satu sisi pemerintah dengan desa adatnya memiliki wewidangan yang sangat jelas dalam awig – awig yang dimiliki desa adat dan perarem yang ada, disini Pemda harus memberikan jawaban
Kadang Pemerintah juga disini kepada investor juga boleh kalau menurut saya selaku bendesa adat jadi desa adat memiliki kewenangan memohon tanah negara karena sebelumnya banyak desa adat yang memohon Tanah Negara dan itu tidak salah.
Pemerintah digugat sekarang ini karena sempadan sungai malah diberikan ke investor walaupun aturan mainnya tanah – tanah yang dimiliki pemerintah harusnya diselesaikan dulu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) minimal ada Sertipikat Hak Guna Pakai (SHGP)
Setelah didaftarkan menjadi aset daerah sudah legitimasi maka pemerintah bisa bekerjasama.
” Tanah – tanah negara yang dulu dimohon baik oleh desa adat maupun perorangan malah dipakai kerjasama ini merupakan contoh yang kurang bagus ,” jelas Made Wijaya di kantornya, Senin 30/09/2024
Masyarakat desa adat banyak yang pintar juga maka tanyakan kepada Bendesa Adat apakah tanahnya belum bersertifikat atau belum menjadi biodata aset di BKAD kenapa pemerintah bisa mengontrakan dan kenapa pemerintah tidak memberikan kepada desa adat untuk kepentingan lebih besar bagi masyarakatnya.
Pemerintah itu pengayom masyarakat dimana pemerintah membawahi beberapa desa adat, bapak angkat dari bendesa – bendesa adat iru Pemerintah Daerah untuk utu jangan sampai terjadi overlap antara pemerintah dengan desa adat.
” Saya selaku bendesa juga melihat desa adat mempunyai kewenangan disana, betul – betul digunakan untuk kepentingan masyarakat adat ,” ucapnya.
Terkait sengketa desa adat Pererenan dengan Pemda Badung terkait sempadan sungai Tukad Surungan dan Bausan, jalan keluarnya uji materi di PN kalau memang itu harus dilakukan, sekarang pihak – pihak yang bisa turun dari pusat atupun pihak ahli dengan kejadian ini penyelesaiannya bagaimana, ini akan merunut ke desa adat
lain.
Sebagai acuan ke depan fungsi pemerintah mengayomi desa adat, di satu sisi pemerintah memiliki aturan perundang – undangan yang sudah dipegang dan di satu sisi desa adat memiliki perundang – undangan yang sudah diturunkan.
” Kalau jalurnya melalui persidangan desa adat boleh mengajukan gugatan terhadap pejabat pemerintah, bukan mencari menag kalah tetapi bagaimana menyelesaikan masalah riil yang terjadi di lapangan ,” tegasnya
