Tabanan – Surya Dewata
9 September 2023
Persidangan E Court dengan agenda Replik dari Para Penggugat ditunda pada senin, 04-09-2023 dari agenda yang seharusnya dan akan dilanjutkan dengan agenda yang sama tgl 11-09-2023 dimana Para Penggugat Masih diberikan kesempatan mengajukan Replik/tanggapan atas Jawaban dari Para Tergugat.
Menurut I Made Dwipayana, SH., salah satu anggota Tim Hukum/Advokasi Desa Adat Kelecung yang juga adalah Bendahara Umum Askot PSSI Kota Denpasar (Perseden) yang juga akrab di sapa Made Ngogoh di Kantor B.A.R Law Office (Tanah Lot) bahwa persidangan melalui E Court walaupun dengan sistem E Litigasi tetap mengandung unsur Keterbukaan Untuk Umum, asasnya telah sesuai dan terakomodir dalam Pasal 27 PERMA 1/2019 yang Patut diperhatikan dan menegaskan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sehingga segala bentuk dokumen atau proses persidangan yang ada didalamnya dipersamakan dengan sidang offline/sidang konvensional biasa.
Aturan main dan dasar hukumnya jelas, hanya saja yang dapat mengakses kan terbatas, jika publik ingin bertanya tentu bertanyalah pada para pihak atau kuasanya, demikian juga Rekan Pers silahkan hubungi Para Kuasa Hukum baik itu Penggugat maupun Tergugat karena merekalah yang dapat mengakses E Litigasi melalui E Court itu.
Tidak ada yang rahasia atau tidak boleh di buka ke public karena sifatnya Terbuka untuk umum, lebih lanjut bisa di lihat dalam ketentuan PERMA 1/2019 yang beberapa pasal juga mengalami perubahan atau pembaharuan mengikuti perkembangan yang ada.kami kira e court ini terboson yang sangat baik.
Para Kuasa/Pengacara sekarang ini tidak perlu lagi mengantre seharian untuk bersidang Ketika agenda hanya menyerahkan dokumen Jawab Menjawab dalam perkara Perdata, lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan jaman.
Terkait ditundanya sidang Replik oleh Para Penggugat membawa konsekuensi sidang menjadi mundur seminggu dari jadwal/Kalender persidangan yang telah disusun Majelis Hakim.
Penulis : I Made Dwipayana, SH. (Ngongoh)
