Mangupura – Surya Dewata
Mnindallanjuti laporan masyarakat terkait perijinan villa dan pencaplokan badan sungai bahkan sempadan sungai di desa Canggu, komisi 1 dan 2 DPRD Badung melakukan Kunjungan Kerja Lapangan (KKL), Hari Selasa 07/10/2025
Kunjungan Kerka Lapangan (KKL) kali ini Komisi 1 dan II DPRD Kabupaten Badung ke Villa Trinity Bali Canggu,
didampingi epala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, Camat Kuta Utara,Perbekel Desa Canggu.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi II DPRD Badung, Made Sadha memimpin langsung KKL atau Sidak terkait perijinan serta bukti – bukti dokumen perijinan villa.
I Gusti Lanang Umbara menjelaskan hari ini melaksanakan sidak karena adanya laporan dari masyarakat.
Lanjutnya, pelanggaran pembangunan villa Trinity terkait adanya pencaplokan lanah bangunan di luar Sertipikat Hal Milik (SHM) dan itu dikuatkan dengan data dan fakta.
Data dari PUPR dan BPN pembangunan keluar dari luas SHM, mencaplok badan sungai bahkan sempadan sungai kurang lebih seluas 5 are.
Kesimpulan KKL kali ini rekomendasinya harus pembongkaran serta fungsi dan keadaan sungai dikembalikan seperti semula.
Deadline sesuai SOP yang telah berjalan dimana sebelumnya akan diberi Surat Peringatan (SP) dari SP1 sampai 3 sambil menunggu itikad baik pemilik untuk membongkar
Kalau tidak dibongkar maka DPR akan mengeluarkan rekomendasi melakukan tindakan tegas melakukan pembongkaran juga membekukan semua perijinan yang dimiliki.
” Kegiatan ini juga karena fokus terkait bencana banjir di Balir dan hal – hal terkait oenfanggukangan banjir agar ke depan tidak terjadi lagi banjir ” terangnya
Kami menghimbau kepada seluruh investor di kabupaten Badung jangan sampai ada yang mencaplok atau mengambil badan sungai untuk pembangunan karena itu sangat merugikan masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam hal ini kami akan tegas ,” ucapnya
Sekarang ini banyak alih di nb gsi lahan akan tetapi tidak menyalahkan pemerintah saja karena banyak alih fungsi lahan dilakukan oleh masyarakat sendiri.
Hal inilah yang perlu dicarikan solusinya dengan program – program mensejahterakan para petani sehingga tidak sampai menjual lahan.
Sementara Kasatpol PP Badung, IGK Suryanegara mengatakan setelah turun ke lokasi serta setelah di dalami bukan hanya pembangunan tetapi juga ada pencaplokan badan sungai yang dimanfaatkan untuk lahan bangunan.
Dari sisi perijinan juga tidak ada serta secara teknis tidak terpenuhi. Selanjutnya maka tanah tersebut harus dikembalikan seperti semula
