Denpasar – Surya Dewata
Seminggu Sang Made Mahendra Jaya resmi Menjabat (Pj) Gubernur Bali yang dilantik di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023) memberi atensi khusus kepada I Ketut Lihadnyana sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buleleng.
Masalahnya I Ketut Lihadnyana menjadi Penjabat (Pj) Bupati Buleleng sejak 27 Agustus 2022, kembali diperpanjang hingga Agustus 2024 mengacu Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3/5715/OTDA tentang perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Buleleng, ternyata masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Bali.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media serta pemberitaan di media online bahwa Gubernur Bali segera meminta posisi Lihadyana sebagai Kepala BKPSDM segera diganti PIt. Asisten 3 Setda Provinsi Bali, yakni Dewa Made Sunarta yang disebut-sebut sebagai pengganti Lihadnyana.
Sang Made Mahendra berpandangan Lihadnyana harus melepas jabatan struktural di Pemerintahan Provinsi agar dapat fokus dan konsentrasi mengurus Buleleng.
Politisi yang juga bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Bali sekarang ini maju sebagai Caleg ke DPR Provinsi Bali, Komang Takuaki Banuartha menanggapi hal tersebut diatas mengatakan dirinya respek dengan Pj Gubernur Sang Made Mahendra akan ketegasnya sesuai dengan etika.
Menurut Banuartha itu sesuai dengan etika dan aturan karena saya juga membaca beberapa aturan merangkap jabatan itu memang secara etika tidak benar. Itu akan membuka ruang untuk berbuat yang tidak baik, mestinya ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (PLH).
Lanjutnya, apabila menjabat sebagai Penjabat (Pj) memang tidak dikeluarkan dari exelon 2, sebaiknya janganlah merangkap jabatan seperti kurang sekali orang exelon 2 di pemerintahan Bali ini ,” ucap Banuartha di kantornya, Sanur, Denpasar, Jumat 15/09/2023.
” Jangan sampai ada faktor suka atau tidak suka ataupun faktor kedekatan yang membuat semua jadi merangkap. Sekarang Pj. Gubernur bekerja keras membenahi didalam dulu ,” tegasnya
Benahi dulu struktur pemerintahan biar sesuai dengan apa yang nenjadi aturan, kalau Pelaksana Harian mungkin tidak nasalah tetapi kalau PLT janganlah.
Dijelaskan pertama Pj atau Penjabat hanya boleh diperpanjang dua kali, ke dua semua Kelompok Ahli (Pokli) tidak di gaji per bulan September, itu kostnya besar sekali.
Berkenaan Pokli ada 4 bidang yaitu Ekonomi, Kebudayaan, Pariwisata, dan Pembangunan dengan anggota semuanya 30 orang. Bisa dibayangkan berapa jumlah gajinya.
Sebagai contoh Pokli bagian Pembangunan dan Kebudayaan mengenai pembangunan PKB sudah jelas – jelas di pinggir sungai aliran lahar, kita tidak bisa melawan alam.
Sama halnya dengan Pura Besakih sekarang bagus ditata rapi tetapi sesuai dengan norma dan etika menurut saya tidak benar, bisa dilihat pada saat Ide Betara habis melasti orang berdiri diatas menonton sedangkan Sesuhunan lewat di bawah, etikanya sudah tudak benar.
Pembangunan pura unsur etika dan norma harus betul – betul diperhatikan, jangan hanya bangunannya yang megah luar biasa , terpenting tertata sesuai dengan norma.
Pokli bidang Kebudayaan suruh tutup gunung untuk wisata pendaki gunung, entah siapa yang memberi masukan menutup gunung karena gunung di sucikan. Itu mubazir, kan audah ada pemandunya dia yang bertanggungjawab juga dipasangi rambu – rambu mana yang bisa dilewati atau tidak.
Sekali lagi saya sangat respek dengan Pj. Gubernur Mahendra, mudah – mudahan kerja kedepanya bisa menata kembali struktur pemerintahan Bali sesuai dengan aturan serta tidak melanggar aturan, tidak menutup kemungkinan kedepanya dari Pj. Gubernur ingin maju sebagai Gubernur bukan Pj. bisa mencari dukungan di partai politik.
” Kinerja dan ketegasan sudah bagus apalagi beliau (Mahendra) masuk di tim Kementrian Dalam Negeri yang mengurus ke tata negaraan saya yakin nantinya bisa menjadi Gubernur Bali. Apalagi kalau bisa menerima audensi dari masyarakat bisa menampung masalah dan aspirasi ,” ungkap Banuartha
