JAKARTA – Surya Dewata
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sedikit pesan singkatnya berkaitan dengan Pemilu 2024 yakni Pastikan Kita Punya Urgensi Dalam Alasan Yang Kuat Untuk Mengubah Sistem Pemilu.
Ia juga menyampaikan kalau saat harus bicara, sebab saya sendiri sudah lama tidak bicara soal politik. Karena dari hari ke hari hanya menggeluti dunia seni dan olahraga.
Sebagai warga negara tentulah saya tidak kehilangan hak asasi untuk peduli dan menyampaikan pendapat. Materi yang ingin disampaikan ini tentu berangkat dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak disampaikan secara baik pula.
Bahkan saya sendiri juga mulai tertarik dengan isu penggantian sistem Pemilu 2024 dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.
“Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini,” kata SBY.
Sembari menyampaikan, dari catatan yang saya punya. Apakah bisa sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai sesuai dengan agenda dan “time-line” yang ditetapkan oleh KPU.
Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan.
Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini.
Sembari menyampaikan apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung ada sebuah kepentingan di negara kita seperti situasi krisis tahun 1998 dulu.
Sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa “tenang”, bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK.
“Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan, karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya penyempurnaannya hanya bergerak dari terbuka – tertutup semata,” terangnya
SBY juga menjelaskan, dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak.
Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara dan perlu dilibatkan.
Bahkan menurut saya sendiri lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan “hajat hidup rakyat secara keseluruhan”.
“Mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya),” jelasnya.
Sembari menambahkan bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat.
Sama halnya dengan hukum politik “yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah”, tentu juga bukan pilihan kita.
Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu.
“Saya juga mempelajari secara mendalam, bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers kita ~ Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara baru RI yang dinilai paling tepat,” tambahnya. SUS
