Badung – Surya Dewata
Para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor advokat ” Bali Privacy ” jalan Muding Indah nomor. 99 X, Kerobokan Kuta Utara, Badung, yaitu :
| WAYAN SUMARDIKA, SH., CLA. | KETUT METRA JAYA ARYANA,SH., | MADE SONDER,SH. | NYOMAN GEDE SUGIARTA, SH. | GEDE DRUVANANDA ABHISEKA. SH., MH. –| PUTU DIKA PARADISWARA, SH. DEWA AYU DWI PURNAMASARI, S.H. PUTU PANDE MAHARDIKA, S.H.
menyampaikan keberatan terhadap segala ketentuan yang mengatur tentang larangan desa adat di Bali sebagai subyek hukum pemegang hak milik atas tanah adat.
Hal tersebut di atas diungkapkan advokat
I Wayan Sumardika SH dikantornya jalan Muding Indah nomor 99 X, Kerobokan, Badung, hari Kamis 06/06/2024
Dijelaskan ada informasi yang sangat penting sekali
dimana dirinya mengirimkan surat kepada bapak Menteri ATR/ BPN RI yaitu bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang pada intinya kami saat ini mendengar dan membaca ada aturan yang melarang desa adat di Bali tidak boleh sebagai pemegang sertifikat hak milik
Dengan yang kami suarakan saat ini, kami berharap seluruh komponen masyarakat adat di Bali mulai bupati/wali kota, anggota DPRD se Bali, MDA, PHDI termasuk Bendesa adat di wilayah Bali agar semua menyuarakan permasalahan ini karena situasinya sangat genting.
Sekarang ada aturan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) BPN RI bahwa desa adat sekarang sudah tidak boleh lagi sebagai subyek hukum pemegang hak milik atas tanah adat.
Tanah adat yang selama ini atas nama desa adat itu berupa sertifikat hal milik sekarang tidak boleh lagi, yang boleh hanya sertifikat Hak Penggunaan Lahan (HPL)
Ini sangat berbahaya sekali, jangan samakan desa adat di Bali dengan sebuah perusahaan atau adat di pulau lain. Dess adat di Bali sangat unik, karena itu adalah potensi lokal, itu sebagai aset bangsa keberlangsunganya harus dilindungi.
Nenek moyang kita dahulu lahir dan hidup di Bali turun temurun menguasai tanah sebelum negeri ini berdiri.
Kemdian tanah itu disertifikatkan menjadi sserrifikat Hak Milik desa adat sebagai pemegang hak kemudian ada keterangan desa adat itu ditempati krama artinya kalau misalnya tanah itu sudah tertera atas nama desa adat ada sebagai sibyek hukum hak milik berarti dapat dijamin keberlangsungan sampai selamanya tentang desa adat di Bali
Sekarang deds adat hanya boleh sebagai peme GB ang sertifikat Hak Penggunaan Lahan (HPL)
Yang menjadi permasalahan adalah HPL itu sama dengan Hak Guna Bangunan (HGB) jadi ada masa berlaku, setelah masa berlaku habis maka tanah tersebut akan kembalienjadi milik negara atau pemerintah.
” Kalau pemerintah menginginkan tanah tersebut dikerjasamakan dengan atau digunakan intuk investor maka bubarlah desa adat kita ,” ungkapnya
Makanya saya mengajak seluruh komponen masyarakat Bali untuk ikut menyuarakan masalah ini jangan sampai kepak anak cucu kita mengalami kesulitan
Kita tolak Permen tentang desa adat tidak boleh memegang sertifikat hak milik atas tanah adat sedang yang boleh adalah dess adat sebagai pemegang hak penggunaan lahan ini yang kita tolak.
Saya berharap kepada pemerintah pusat melalui BPN menerima aspirasi kami di Bali karena bagaimanapun tanah yang dikuasai desa adat di Bali lebih dahulu ada dari pada negeri ini berdiri.
Ditambahkan. Jangan hanya karena kami minoritas kemudian pemerintah bertindak semaunya.
Kita juga berharap kepada pemerintah pusat melalui Menteri BPN ,/kepala ATR hal – hal yang sifatnya sensitiv dapat mepukai hati masyarakat Bali.
Secara pribadi saya menyukai figur dari bapak AHY tetapi kami mewakili masyarakat Bali berharap mendengar aspirasi kami agar mencabut seluruh aturan yang melarang desa adat Bali sebagai subyek hukum atas pemilik atas tanah desa adat dalam rangka kelangsungan hidup desa adat di Bali selamanya.
